Presiden Prancis Nicholas Sarkozy dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mulai berpikir. Pada sebuah simposium di Paris bulan lalu bertema “Dunia Baru, Kapitalisme Baru,” Sarkozy mengambarkan kapitalisme berbasis spekulasi finansial adalah sebuah “sistem tak bermoral” dan menunjukkan “logika murtad kapitalisme.” Dia berargumen bahwa kapitalisme membutuhkan penemuan nilai moral baru. Blair menyebut satu dasar keuangan baru berdasar “nilai lain dari maksimalisasi keuntungan jangka pendek.”
Amat mengejutkan bagaimana para politisi dari semua golongan –meski memiliki pembela ideologi pasar yang tak beraturan— menerima ide negara seharusnya menghapuskan utang sejumlah bank dan perusahaan asuransi saat mereka terjerumus dalam kesulitan. Dengan pengecualian sejumlah kecil pembela berbasis ideologi pasar bebas, beberapa lebih nyaman memilih resiko membiarkan bank-bank itu bertumbangan.
Siapa yang tahu tentang konsekuensi yang akan terjadi? Banyak yang menakutkan akan terjadi pengangguran massal, sebuah gelombang kebangkrutan, jutaan keluarga kehilangan rumah, jaminan keamanan sosial menukik ke titik nol, dan mungkin kerusuhan dan sebuah pemberontakan ekstremis politik seperti kemunculan Hitler di Jerman selama masa depresi tahun 1930.
Pilihan menyelamatkan perbankan dari resiko finansial atas kesalahan dirinya sendiri menunjukkan sebuah pertukaran nilai dari kepercayaan ke dalam kebijaksanaan pasar. Faktanya, pasar memperoleh beberapa kesalahan besar –seperti nilai dari keamanan finansial. Namun apakah penurunan juga menghasilkan sebuah perubahan dalam nilai-nilai konsumen?
Bukan kebetulan bahwa seminar “Dunia Baru, Kapitalisme Baru” digelar di Prancis, ketika beberapa kritik atas krisis finansial global menjadi sebuah keniscayaan dan sangat akurat sebab hal ini menghasilkan perubahan nilai. Dalam surat kabar Le Figaro, sebuah berita mewartakan tentang bagaimana skala pembiayaan diprediksi akan menimbulkan “revolusi nilai” dan bahwa penduduk akan mulai melibatkan keluarga dalam bekerja. (Amerika berpikir Prancis, dengan jam kerja pendek dan libur musim panas lebih panjang, akan mulai melibatkan keluarga ke dalam kerja).
Prancis hampir selalu suka berhutang –ketika mereka membayar dengan uang plastik, mereka lebih memilih kartu debit, mengabaikan dana yang mereka miliki dari penggunaan kartu kredit. Kini mereka melihat krisis sekarang sebagai sebuah bentuk pertahanan diri dari nilai-nilai untuk tidak mengeluarkan uang yang tidak anda punya.
Artinya, dalam banyak kasus, terjadi pengurangan pembelian barang mewah –sesuatu yang sulit diterima mengingat Prancis adalah negara busana, parfum, dan sampanye. Namun itulah ekses dari gaya, dan banyak laporan pembelian perhiasan dan barang mewah kini merosot drastis. Richemont, perusahaan barang mewah di Swiss yang memegang merek Cartier dan Montblanc, mengatakan tengah menghadapi “situasi pasar terberat sejak perusahaan ini berdiri 20 tahun lalu.” Namun apakah ini tanda perubahan makna nilai, atau hanya penurunan sementara, karena dorongan kegagalan investasi konsumen dan ketidakpastian ekonomi?
Dalam pidato pelantikan, Presiden Barack Obama berkata, “Waktu telah datang untuk mengenyahkan sikap kekanak-kanakan” dan mendesak memilih ide luhur bahwa “semua orang sama, semua orang bebas, dan semua berhak mendapat sebuah perubahan arti sesungguhnya tentang kebahagiaan.” Mengherankan memang krisis finansial global telah memperbaiki kepekaan rasa apa yang terpenting.
Dapatkah krisis mengingatkan kita bahwa membeli barang mewah lebih karena status yang dibawanya ketimbang nilai intristik yang melekat? Dapatkah hal ini menolong kita untuk lebih menghargai pusat kebahagian kita ketimbang kemampuan kita menghabiskan uang untuk pakaian, jam mahal dan makan malam mewah? Dapatkah hal itu, seperti yang Obama katakan, membuat kita lebih peduli pada kebutuhan mereka yang hidup miskin dan jauh lebih buruk dari kebutuhan kita, karena krisis keuangan atau tanpa krisis keuangan?
Bahaya ini berpotensi mengancam nilai-nilai perubahan nyata, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, oleh orang-orang yang melihat hal itu sebagai kesempatan mencetak uang. Desainer Nathalie Rykiel dilaporkan berencana menunjukkan koleksi Sonia Rykiel terbaru bulan Maret tapi tidak di tempat pameran, melainkan di ruang kecil butik miliknya sendiri. “Ini dimaksud mengakrabkan pembeli, dan kembali ke nilai-nilai,” katanya pada International Herald Tribune. “Kami ingin kembali ke skala kecil, satu orang menyentuh orang lainnya. Kami ingin bilang, ‘Kembalilah ke rumah saya. Lihat dan rasakan pakaiannya.’”
Ya, di dunia dengan 10 juta anak meninggal tiap tahunnya karena kemiskinan, ancaman emisi gas rumah kaca yang membuat ratusan juta orang berpotensi menjadi pengungsi, kita harus singgah di butik Paris dan merasakan busana. Jika penduduk sungguh peduli tentang nilai-nilai moral yang perlu dipertahankan, mereka tidak akan membeli semua pakaian desainer itu. Tapi apakah perubahan Nathalie Rykiel –atau kelas kaya di Prancis, Italia, atau Amerika Serikat– karena telah mengadopsi nilai-nilai itu?
Buku baru Peter Singer, The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty, akan terbit di beberapa negara mulai beberapa bulan mendatang. Hak cipta ada pada http://www.projectsindicate.org.• VIVAnews
Buku baru Peter Singer, The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty, akan terbit di beberapa negara mulai beberapa bulan mendatang. Hak cipta ada pada http://www.projectsindicate.org.• VIVAnews
Tahun ini akan menjadi tahun terburuk bagi ekonomi global sejak Perang Dunia ke II, Bank Dunia memperkirakan ekonomi hanya akan tumbuh 2 %. Meski negara berkembang sudah melakukan semua hal dengan benar –dan memiliki kebijakan peraturan dan kondisi makroekonomi lebih baik dari Amerika Serikat— tetapi mereka akan tetap merasakan dampaknya. Kebanyakan hasilnya adalah sebuah kejatuhan ekspor. China sepertinya akan tetap tumbuh, namun akan tumbuh lebih lambat 11-12 % dari rata-rata pertumbuhan tahunan. Kecuali bila segera diperbaiki, krisis ini akan menyebabkan 200 juta penduduk dunia terjatuh ke jurang kemiskinan.
Krisis global sekarang menuntut respon global, namun, sayangnya, tanggungjawab untuk merespon baru sebatas tingkat nasional. Masing-masing negara tengah mencoba mendesain paket stimulus untuk memaksimalisasi dampak pada warga negaranya –namun bukan ke dampak global. Dengan menilai ukuran stimulus, negara-negara akan menyeimbangkan biaya dari bujet mereka sendiri dengan keuntungan peningkatan pertumbuhan dan tenaga kerja bagi ekonomi negara masing-masing. Sejak beberapa keuntungan akan berbunga bagi lainnya, paket stimulus sepertinya lebih kecil dan lebih miskin dari segi desain yang mereka ciptakan, sehingga kordinasi paket stimulus global tetap amat dibutuhkan.
Inilah salah satu pesan penting yang ingin dimunculkan dari Komisi Ahli PBB untuk krisis ekonomi global, di mana saya duduk sebagai ketuanya –dan dalam waktu dekat akan memberikan laporan awal ke PBB.
Laporan ini mendukung banyak hal dari inisiatif G-20, namun lebih menekankan fokus pada negara berkembang. Sebagai contoh, ketika pemahaman bahwa hampir seluruh negara mengambil upaya stimulus (‘kita semua pendukung Keynesians sekarang’), banyak negara berkembang tak memiliki sumber daya untuk melakukannya. Tidak bisa dilakukan tanpa bantuan lembaga keuangan internasional.
Namun jika kita mengindari lilitan krisis utang baru, beberapa, barangkali banyak, uang tadi harus diberikan dalam bentuk hibah. Dan, di masa lalu, asistensi ini bisa dilakukan dengan “kondisi-kondisi” tertentu, beberapa dengan mendorong kontraksi sektor moneter dan kebijakan fiskal –hanya sebagai lawan apa yang kita butuhkan sekarang— dan mendorong deregulasi finansial, yang menjadi salah satu akar penyebab krisis.
Dalam banyak bagian di dunia, terdapat stigma kuat yang berhubungan dengan Dana Keuangan Internasional (IMF), untuk alasan yang jelas. Dan terdapat rasa ketidakpuasan tidak hanya bagi para peminjam, namun juga bagi pemberi dana potensial. Sumber dana likuid hari ini ada di Asia dan Timur Tengah, tapi mengapa negara ini mau menyumbangkan uang bagi organisasi di mana suara mereka kecil dan mereka sering ditekan kebijakan sebagai kebalikan dari nilai-nilai yang mereka percaya?
Banyak perbaikan pemerintahan didorong oleh IMF dan Bank Dunia –mempengaruhi, tidak diragukan lagi, bagaimana mereka memilih— adalah sesuatu yang tak bisa dibantah. Namun proses pembaruan ini berjalan lambat, dan krisis tak bisa menunggu terlalu lama. Maka menjadi kewajiban untuk penyediaan bantuan melalui sebuah saluran variatif, secara khusus, bagi IMF, termasuk juga lembaga keuangan regional.
Fasilitas pinjaman baru dapat dibuat, dengan struktur pemerintahan lebih kuat pada abad ke 21. Jika hal ini bisa dilakukan secara cepat (dan saya pikir memang dapat), fasilitas lainnya akan menjadi saluran penting pengeluaran dana.
Pada pertemuan G-20 bulan November 2008, para pemimpin mengutuk proteksionisme dan berkomitmen satu sama lain untuk tidak terlibat dengan hal itu. Sayangnya, sebuah studi Bank Dunia mencatat bahwa 17 dari 20 negara masih menerapkan aturan baru proteksionisme, terlebih lagi di Amerika dengan slogan “beli barang Amerika” yang termasuk dalam paket stimulus.
Namun tak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa subsidi akan berperan destruktif seperti halnya penerapan tarif. Jika hal ini terjadi di tingkat lapangan perdagangan ekonomi global, hal ini tidak akan lama lagi bertahan: subsidi massal dan penghapusan utang oleh Amerika Serikat merubah segalanya, mungkin juga soal kesopanan.
Tentu saja, meski perusahaan di negara maju tidak menerima subsidi sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil. Mereka dapat mengambil resiko meski yang lain tidak, mengetahui bahwa jika mereka gagal, mereka akan mendapat penghapusan utang. Saat seseorang mengerti imperatif politik domestik dapat membimbingnya mendapat subsidi dan jaminan, negara berkembang dapat mengenal konsekuensi global, dan menyiapkan asistensi kompensasi bagi negara berkembang.
Satu dari inisiatif paruh waktu penting yang didorong Komisi PBB adalah membuat sebuah dewan kordinasi ekonomi global, yang dapat menolong tak hanya kordinasi pada tingkat kebijakan ekonomi, namun juga mengatasi persoalan penilaian dan jurang antara lembaga. Saat penurunan ekonomi lebih dalam berlanjut, sebagai contoh, banyak yang menghadapi kebangkrutan. Namun kita tak memiliki kerangka kerja untuk berunding tentang masalah ini.
Dan dengan sistem penyimpanan cadangan-keuangan dolar AS –sebagai tulang punggung sistem keuangan global masa kini— kerap menimbulkan percekcokan. China menunjukkan keprihatinannya, dan pimpinan bank sentral yang tergabung dalam Komisi PBB menyerukan sebuah sistem cadangan global baru. Komisi PBB sepakat untuk memasukan masalah lama ini –sudah muncul 75 tahun lalu melalui Keynes—sebagai isu mendasar jika kita mau perbaikan ekonomi berlangsung kokoh dan stabil.
Beberapa pembaruan memang tidak akan terjadi dalam semalam. Tetapi hal itu tidak akan berubah kecuali kerja perubahan itu dilakukan sekarang.
Joseph E. Stiglitz, profesor bidang ekonomi di Columbia University, Ketua Komisi Ahli PBB untuk kerja reformasi sistem keuangan dan moneter internasional. Penulis buku, Making Globalization Work. Hak cipta ada padahttp://www.projectsyndicate.org.
Sumber : VIVAnews
Dengan seluruh percakapan tentang “cahaya hijau” perbaikan ekonomi, bank-bank Amerika kini tengah menekan balik sebagai upaya mengatur dirinya sendiri. Ketika politisi berbicara tentang komitmen reformasi pengaturan untuk mencegah terulangnya krisis, ini adalah wilayah di mana iblis masuk dalam detail –dan bank akan memperlihatkan ototnya untuk memastikan mereka memiliki ruang untuk meneruskan perbuatannya di masa lalu
.
.
Sistem lama bekerja baik untuk para bankir (jika tidak untuk pemegang saham), jadi mengapa harus melakukan perubahan memalukan? Lagi pula, upaya penyelamatan atas diri mereka sangat sedikit pasca krisis sistem finansial yang kita butuhkan untuk mengakhiri sebuah sistem perbankan yang kurang kompetitif, dengan bank-bank besar yang semakin besar semakin mudah roboh.
Sudah diketahui secara umum bahwa bank-bank Amerika terlalu besar untuk jatuh dan terlalu besar untuk diatur. Inilah salah satu alasan bahwa performa beberapa dari mereka terlihat lebih suram. Karena pemerintah menyediakan asurasi deposito, ini memainkan peran penting dalam restrukturisasi (tidak seperti sektor lain).
Normalnya, saat sebuah bank gagal, teknokrat di pemerintahan akan melakukan langkah restrukturisasi keuangan; jika tidak menaruh uang, tentu menambah tiang pancang di masa depan. Para pejabat paham jika mereka menunggu terlalu lama, zombi atau bank zombie akan seperti menuju “perjudian atau pemberontakan.” Jika mereka menaruh taruhan terlalu besar dan menang, mereka akan berjalan terus dengan proses ini. Jika mereka gagal pemerintah yang akan mengambil alih.
Ini bukan cuma teori. Ini pelajaran yang kita alami, sebuah pengeluaran besar, selama krisis penyimpanan dan peminjaman pada tahun 1980an. Ketika mesin ATM berkata, “dana tidak efisien,” pemerintah tidak menginginkan arti itu pada bank lebih dari rekening anda, pengeluaran uang, dan pemilik pinjaman menjadi pemegang saham baru. Terkadang, pemerintah harus menyiapkan dana khusus; terkadang mereka mencari investor untuk mengambil alih bank yang gagal.
Pemerintah Obama, biar bagaimana pun, memperkenalkan sebuah konsep baru: terlalu besar untuk melakukan restrukturisasi keuangan. Pemerintah berargumen bahwa semua akan mengalami kerugian seandainya mengikuti aturan biasa untuk menghadapi bank-bank besar. Pasar akan panik. Maka, tak hanya kita tak bisa menyentuh penerima pinjaman, kita juga tak akan mendapat pemegang saham –meski kebanyakan nilai saham yang ada mencerminkan perjudian penghapusan utang dari pemerintah.
Saya pikir ini putusan yang salah. Saya pikir pemerintah Obama mengalah pada tekanan politik dan panik karena kebesaran bank-bank itu. Sebagai hasilnya, pemerintah kebingungan menghapus utang para bankir dan pemilik saham dengan menolong bank tersebut.
Restrukturisasi memberi bank sebuah kesempatan buat awal yang baru: investor baru potensial (meski menggunakan utang sebagai saham) akan memberi kepercayaan lebih, bank-bank lain akan mau memberi pinjaman, dan mereka akan lebih mau memberi pinjamaran pada lainnya. Penerima pinjaman akan mendapat lebih dari arahan restrukturisasi, dan jika nilai aset benar lebih besar dari kepercayaan pasar (dan analisis luar), mereka akan mendapat imbalan.
Namun sudah jelas bahwa strategi Obama sekarang dan di masa depan memakan ongkos sangat tinggi –dan sejauh ini, belum didapat pembatasan tujuan untuk memulai pinjaman. Para pembayar pajak harus mengeluarkan milyaran, dan menjaminkan milyaran dana itu sebagai jaminan –seperti undang-undang baru di masa depan.
Menulis ulang aturan ekonomi pasar –dalam sebuah jalan yang lebih menguntungkan yang menyebabkan lebih banyak luka pada ekonomi secara global- lebih buruk ketimbang pembiayaan secara finansial. Kebanyakan pandangan Amerika tumbuh soal ketidakadilan, khususnya setelah mereka melihat bank-bank menggelapkan milyaran untuk membayar upah di luar bonus dan dividen. Menyobek kontrak sosial adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara ringan.
Tapi ini adalah bentuk kapitalisme semu, yang hilang karena sosialisasi dan privatisasi profit, sebuah melapateka kegagalan. Kata insentif telah terdistorsi. Tidak ada lagi disiplin pasar. Bank-bank yang terlalu besar untuk direstrukturisasi tahu mereka bisa berjudi dengan pengampunan –dan, dengan pemberian Federal Reserve dengan tingkat bunga hampir mendekati nol, tetap ada dana yang bisa dipermainkan.
Beberapa orang menyebut hal ini sebagai rejim ekonomi baru “sosialisme dengan karakter Amerika.” Tetapi sosialisme amat peduli pada hak-hak istimewa individu. Sebagai gambaran kontras, Amerika hanya menolong sedikit untuk jutaan penduduk yang kehilangan rumah. Para buruh yang kehilangan pekerjaan hanya menerima 39 pekan dana tunjangan, dan mereka harus bisa berusaha sendiri. Dan, ketika mereka kehilangan pekerjaan, kebanyakan dari mereka juga kehilangan asuransi kesehatan.
Amerika tengah memperluas jaminan keamanan perusahaan melalui jalan yang tak pernah diduga, dari komersial bank ke bank investasi, lalu ke asuransi, dan sekarang ke perusahaan otomotif, tanpa berupaya melihat sedikit pun. Bila bicara kebenaran, ini bukan sosialisme namun perluasan masa hidup perusahaan sejahtera. Kaum kaya dan berkuasa kini membutuhkan bantuan pemerintah, padahal banyak orang hanya mendapat sedikit perlindungan sosial.
Kita harus menghentikan bank-bank yang terlalu besar untuk gagal; tidak ada bukti nyata mereka memberi keuntungan sosial dalam ongkos perlakuan yang mereka perbuat. Dan jika kita tidak berhenti menolong mereka, kita kemudian tak punya batasan untuk terus menolong. Mereka tidak bisa dibiarkan untuk melakukan perbuatan di masa lalu –berjudi untuk sejumlah pengeluaran.
Problem lain akan muncul dengan bank-bank terlalu besar untuk gagal, atau bank-bank yang terlalu besar untuk direstrukturisasi: di sini secara politik mereka terlalu kuat. Upaya lobi mereka bekerja dengan baik, pertama untuk membuat deregulasi, dan kemudian memiliki uang pembayar pajak untuk dimainkan. Mereka berharap hal ini akan bekerja kembali sehingga membuat mereka bebas seperti sebelumnya, tanpa mempertimbangkan resiko pada pembayar pajak dan dunia ekonomi. Jelas, kita tak bisa berdiam diri membiarkan hal itu terjadi.
Joseph E. Stiglitz, Professor Ekonomi di Columbia University, Ketua Komisi Ahli yang bertanggungjawab pada Ketua Umum PBB untuk reformasi keuangan internasional dan sistem finansial. Penulis buku Making Globalization Work. Hak cipta ada pada http://www.projectsyndicate.org
Sumber : VIVAnews
Sumber : VIVAnews
Data terakhir menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja masih saja buruk di Amerika Serikat (AS) maupun di negara maju lainnya. Di Amerika, angka pengangguran sekarang 9,5 persen, dan kemungkinan akan naik menjadi 10 persen. Angka itu diperkirakan akan naik 11 persen pada tahun 2010 dan akan bertahan di kisaran 10 persen untuk waktu lama. Tingkat pengangguran juga akan berada pada 10 persen di negara-negara maju.
Data mentah ini mengambarkan tingkat kehilangan pekerjaan, secara aktual memperlihatkan kelemahan di dunia pasar tenaga kerja. Jika anda termasuk karyawan dan pekerja yang meninggalkan angkatan kerja di AS, angka pengangguran akan naik menjadi 16,5 persen. Stimulus keuangan dan pajak di kebanyakan negara menunjukkan makin menurunnya tingkat pengangguran kerja. Sebagai hasilnya, pendapatan dari seluruh tenaga kerja –produk jam kerja rata-rata yang berkaitan dengan upah— jatuh secara dramatis.
Lebih jauh lagi, banyak pengusaha, dalam upaya membagi rasa sakit akibat resesi dan menurunkan tingkat pemecatan, kini meminta para pekerja menerima pemotongan jam kerja dan upah per jam. British Airways, sebagai contoh, telah meminta karyawan untuk bekerja tanpa upah bulanan. Sebagai akibat resesi untuk pendapatan pekerja, jam dan pengurangan upah akan kian besar.
Sebuah kontraksi tajam dalam pekerjaan dan pendapatan pekerja memiliki banyak konsekuensi negatif untuk pasar keuangan dan ekonomi. Pertama, jatuhnya pendapatan pekerja menyebabkan penurunan komsumsi rumah tangga, yang sekarang tengah menerima hantaman keras karena berkurangnya tingkat kemakmuran (saat nilai ekuitas dan rumah juga jatuh) dan sebuah peningkatan tajam pada rasio utang mereka. Dengan penghitungan komsumsi 70 persen dari GDP di AS, dan sebuah tingkat persentase tinggi di negara ekonomi maju, hal ini berimplikasi bahwa resesi akan berjalan lebih panjang, dan perbaikan ekonomi ini pada tahun depan akan menjadi kurang tenaga (pertumbuhan kurang dari 1 persen di AS dan sebuah tingkat pertumbuhan rendah di Eropa dan Jepang).
Kedua, kehilangan pekerjaan akan membuat lebih banyak proteksi dan resesi perumahan, saat pengangguran dan menurunnya pendapatan menjadi faktor kunci pembayaran utang yang jatuh tempo dan penyitaan. Akhir tahun ini sekitar 8,4 juta penduduk AS dengan surat gadai akan menjadi pengangguran yang membuat mereka tak bisa melunasi surat utang mereka.
Ketiga, jika tingkat rata-rata penggangguran 10 persen sampai 11 persen dimasukkan ke dalam model kegagalan pembayaran utang, anda akan mendapatkan gambaran buruk tak hanya bagi surat utang penghuni rumah (baik prime dan subprime), tetapi juga untuk penjualan perumahan, kartu kredit, pinjaman mahasiswa, kredit mobil, dan sebagainya. Lalu, kerugian bank atas aset-aset beracun dan kebutuhan modal diperkirakan akan lebih besar dari yang diduga, yang menyebabkan makin memburuknya pemberian kredit.
Keempat, naiknya tingkat kehilangan kerja akan menyebabkan tuntutan lebih besar bagi perlakuan proteksionis, saat pemerintah ditekan untuk menyelamatkan pekerja domestik. Ancaman ini akan merusak kontraksi menyakitkan dalam perdagangan global.
Kelima, makin tingginya tingkat pengangguran, memperbesar kemungkinan defisit pendapatan, sebagai stabilisasi otomatis pengurangan pendapatan dan naiknya pengeluaran. Maka, hal ini akan menyebabkan tahun fiskal di AS menjadi tidak stabil, dengan defisit bujet di atas 10 persen dari GDP, dan utang publik diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2014.
Hal ini membawa sebuah dilema kebijakan: peningkatan angka pengangguran dapat digunakan politisi baik di AS dan negara lain untuk mendorong program situmulus pajak menyusul jatuhnya permintaan pada tenaga kerja. Namun, meski tekanan deflasi akan datang 2010, menambah defisit bujet, biaya penghapusan utang yang memakan pembiayaan tinggi, melanjutkan defisit keuangan, dan tingkat ketidakstabilan utang publik pada akhirnya akan memicu tingkat inflasi –dan akan meningkatkan suku bunga, yang akan menahan perbaikan permintaan dari pihak swasta.
Maka, saat stimulus fiskal diyakini sebagai cara perlindungan dari sebuah resesi yang berlarut-larut, pemerintah di seluruh dunia dapat merasakan kesakitan ini: mereka akan celaka jika melakukan dan akan celaka pula bila tak melakukan. Jika, seperti Jepang pada akhir 1990 dan Amerika tahun 1937, mereka menerima ancaman makin besarnya defisit secara serius dan peningkatan pajak serta memotong biaya pengeluaran secepat mungkin, ekonomi mereka kemungkinan akan jatuh dalam resesi. Tapi resesi akan menjadi hasilnya jika defisit terus dibiarkan terus memburuk, atau peningkatan dengan stimulus tambahan untuk mendorong pekerjaan dan pertumbuhan, karena pasar-utang kemungkinan akan mendorong biaya peminjaman lebih tinggi.
Juga, meski jumlah kehilangan kerja akan menekan komsumsi, harga rumah, keseimbangan perbankan, dukungan untuk pasar bebas, dan keuangan publik, ruang bagi kebijakan stimulus lebih jauh akan makin terbatas. Di dalamnya, tak hanya pemerintah menjalankan pajak keluar sebagai gelombang utang, namun kebijakan moneter hanya memiliki sedikit daya tarik dalam ekonomi yang menderita akibat –tidak hanya likuiditas— problem kebangkrutan. Situasi tetap memburuk, dalam medium perputaran uang yang akan menimbulkan resiko inflasi secara signifikan.
Keajaiban kecil, kemudian, bahwa kita sekarang memiliki kesaksian sebuah koreksi signifikan pada kewajaran, kredit dan pasar komoditi. Hal irasional kesuburan yang menjatuhkan tiga-bulan ketersediaan pasar dalam musim dingin sekarang memberi jalan untuk sebuah realisasi bijaksana antara investor bahwa resesi global tidak akan berakhir tahun ini. Bahwa upaya perbaikan akan melemah dan berada di bawah tren, dan bahwa resiko resesi ganda tengah mencuat.
Nouriel Roubini adalah Professor Ekonomi di Stern School of Business, New York University, dan Ketua RGE Monitor (www.rgemonitor.com). Hak cipta artikel ada pada http://www.projectsyndicate.org.Sumber : VIVAnews
Oleh : Rizky Agn Aditya
Teori Trickle Down Effect telah gagal dan saya menetapkan Triple Track Strategy, yaitu strategy pro-growth, pro-job, pro-poor. (Kampanye SBY-Boediono dalam Pilpres 2009)
Dalam kampanye plipres 2009, SBY-Boediono dengan keras menolak stigma sebagai agen neoliberalisme. Dalam setiap kampanye kesan populis selalu menjadi bahan pokok komunikasi politik kepada para konstituen, bahkan tidak jarang pasangan ini melakukan kecaman-kecaman keras terhadap hokum-hukum ekonomi neoliberal seperti hokum trickle down effect (hokum tetesan kebawah) yang menjadi bagian dari gagasan neoliberalisme.
Trickle down effect begitu popular dikala orde baru, hamper semua ekonom sampai dengan rakyat biasa begitu terpukau dengan teori ini dan Indonesia dianggap sebagai model paling berhasil dari penerapan teori ini, Indonesia dianggap sebagai “keajaiban ekonomi ASIA Tenggara”. Secara lebih sederhana trickle down effect dapat dipahami bahwa, kemakmuran akan dapat tercapai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa perlu memperhitungkan pemerataan ekonomi. Dalam pandangan teori ini, suatu suntikan ekspansi ekonomi akan berdampak pada multiplier effect terhadap pelaku ekonomi di bawahnya, sehingga akan berimbas pada kemakmuran. Sebagai contoh pembangunan sektor konstruksi akan terimbas dampak positif jasa kontraktor langsung, produsen dan pedagang besi, produsen dan pedagang semen, pasir dan seterusnya. Bahasa lebih sederhananya lagi, teori ini mengibaratkan bahwa kemakmuran bagaikan tetesan air yang akan merata jika diteteskan dari atas akan menetes sampai ke bawah. Akan tetapi dalam kenyataanya, teori ini gagal ditandai dengan krisis 1997 dan terbongkarnya kebobrokan ekonomi yang penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme, yang melahirkan oligarki sampai dengan saat ini. Trickle down effect dianggap sebagai salah satu penyebab tidak adanya pemerataan yang melahirkan disparitas kesejahteraan yang tinggi, sehingga jurang si kaya dengan si miskin terlampau dalam karena trickle down effect hanya melahirkan trickle up effect (penggumpalan diatas), yang berarti PDB dan seluruh profit aktivitas ekonomi domestic maupun non-domestik hanya dikuasai beberapa orang saja.
Kalangan aktivis, ekonom kerakyatan, politisi, dan lapisan masyarakat bawah pun serta merta mengutuk konsep ekonomi ini, trickle down effect dianggap sebagai biang kehancuran ekonomi dan maraknya kapitalisme birokratik yang hidup dari rente, dan masyarakat menuntut perubahan radikal. Seakan gayung bersambut, tepatnya pada pemilu 2009 pasangan SBY-Boediono yang kala itu mencalonkan diri dari partai Demokrat yang berkoalisi dengan PKS, PKB, PPP membawa janji-janji kampanye yang manis dan menjajikan dengan kampanye ekonomi triple track strategy, yaitu sebuah strategi ekonomi yang konsen dalam peningkatan pertumbuhan melalui investasi dalam dan luar negeri, pengurangan pengangguran melalui industrialisasi, dan penanggulangan kemiskinan melalui dua hal tersebut. Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan pembangunan ke depan yang mengacu pada keserasian dan keseimbangan antar pertumbuhan dan pemerataan atau Growth with Equity. “Dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk di Indonesia, teori triple down effect telah gagal menciptakan kemakmuran untuk semua, Karena itulah, untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan secara bersamaan, saya menetapkan triple track strategy, yaitu strategi yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor dalam pembangunan ekonomi nasional.,” ujar SBY dalam pidato kampanye di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2009. Kebijakan ini dinilai sebagai antitesis (lawan) dari strategy trickle down effect yang tidak menghasilkan pemerataan dan menjadi sebab kebangkrutan ekonomi 1997.
Setelah tiga tahun berkuasa, apakah kebijakan triple track strategy ala SBY-Boediono ini dapat keluar dari pengaruh trickle down effect serta terbukti manjur? Untuk menjawabnya saya ingin mengajukan data dari Merrill Lynch world wealth report yang menyatakan : That in 2010 Indonesia had 43,000 rich people (with assets of more than US$1 million), which is about 0.2 percent of the population. Their combined wealth equals 25 percent of Indonesia’s gross domestic product (Merrill Lynch world wealth report). Laporan ini di release oleh Merill Lynch sebuah perusahaan manajemen dan penasehat keuangan peringkat atas dunia menunjukan fakta bahwa pada tahun 2010 Indonesia memiliki orang kaya sebanyak 43.000 orang (dengan aset lebih dari US $ 1 juta), atau sekitar 0,2 persen dari populasi 230 juta masyarakat, dengan kekayaan yang jika digabungkan sama dengan 25 persen dari produk domestik bruto Indonesia. Angka dari Merrill Lynch tersebut menunjukan sebuah fakta bahwa jurang “si kaya dengan si miskin” di Indonesia sudah terlampau dalam dan diluar batas kewajaran. Bayangkan kekayaan 43ribu orang dari 230 juta jiwa masyarakat Indonesia mampu menguasai 25 GDP/PDB Indonesia. Selain data dari Merrill Lynch world wealth report, data mencengangkan juga di realease oleh LPS. Lembaga Penjamin Simpan (LPS) yang merupakan otoritas tertinggi dalam insurance saving di system perbankan Indonesia. Dari data terbaru yang di release LPS menunjukan jumlah dana nasabah kaya bank dengan simpanan di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 1.011,17 triliun. Naik Rp 5,78 triliun dibanding akhir Juni 2011. Dari total simpanan tersebut, yang dijamin pemerintah melalui LPS mencapai Rp 1.481,85 triliun di Juli 2011. Jumlah itu mengalami kenaikan Rp 21,42 triliun, dibandingkan Juni 2011 yang sebesar Rp 1.460,42 triliun. Akan tetapi anehnya, meskipun terjadi kenaikan total simpanan namun jumlah rekening mengalami penurunan sebesar 826.839 rekening atau minus 0,83% dibandingkan dengan jumlah rekening pada bulan sebelumnya sebesar 99.553.678 rekening. Penurunan ini menyebabkan jumlah rekening per 31 juli 2011 hanya sebesar 98.726.839 rekening. Dari data yang disajikan LPS terdapat keanehan yang begitu mencolok mata kita, dimana tingginya jumlah simpanan tidak di imbangi oleh meningkatnya jumlah tabungan. Artinya jumlah kekayaan yang terasuransi dibawah LPS hanya dikuasai oleh beberapa gelintir kepala sesuai dengan data yang disajikan Merrill lynch.
Dari data yang tersaji, kini kita dihadapkan pada kenyaatan bahwa Triple Track Strategi yang katanya mampu menjadi antitesa dari Trickle Down Effect adalah bohong. Sejatinya Tripple Track Strategi adalah sama dengan Trickle Down Effect yang senyata-nyatanya masih melestarikan kesenjangan ekonomi yang dalam dan tidak mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. hal ini sangat berbahaya dalam sistim demokrasi, karena kesenjangan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan tingginya eskalasi konflik yang timbul akibat kesenjangan, serta menjadikan sirkulasi kekayaan hanya terpusat di kalangan-kalangan atas saja dan Menurut Jeffrey A. Winters, seorang profesor ilmu politik di Northwestern University di Amerika Serikat, kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin di Indonesia telah menciptakan oligarki dalam sistem demokrasi Indonesia. Para oligarki, menggunakan kekayaan mereka, untuk berusaha mendominasi akses kekuasaan melalui partai politik sebagai cara untuk melindungi dan menambah kekayaan mereka. Fenomena ini adalah pengulangan sejarah dari kegagalan trickle down effect yang tidak mampu menumbuhkan pemerataan persis yang dijalankan dalam kebijakan ekonomi orba. Lalu, masihkah kita musti percaya dengan janji-janji politisi???
Sumber :
Abad 20 dunia mengalami perubahan besar. Negara yang dahulu nenjadi sebuah tatanan yang dianggap paling ideal dalam mengatur dan memakmurkan masyarakat, justru jatuh pada sebuah kenyataan perang dan penjajahan. Penjajahan dunia barat kepada dunia timur, sampai dengan ledakan besar PD I dan PD II telah menyadarkan umat manusia bahwa ada yang salah dengan system dunia yang anarki. Sampai tibalah sebuah gagasan besar mengenai globalisasi di luncurkan sebagai anti-tesis system dunia yang anarki dan rawan konflik. Globalisasi menjadi produk paling mutakhir system ideal dunia pada abad 20, globalisme seakan menjadi agama baru umat manusia.
Selanjutnya globalisasi di ikuti oleh sebuah ajaran baru yaitu liberalisme ekonomi. Globalisasi tidak dapat dipisahkan dari liberalisasi ekonomi yang fokus pada integrasi ekonomi antar Negara. Diharapkan dari munculnya liberalisasi ekonomi tersebut akan muncul integralisasi dan interdependensi ekonomi antar Negara sehingga trauma konflik awal abad 20 hanya menjadi sebatas mimpi buruk di masa lalu dan umat manusia akan mendapatkan kesejahteraan yang di impikanya yang tidak di dapat ketika perang sedang berkecamuk.
Proses globalisasi yang massif terjadi di seluruh belahan dunia akhirnya memunculkan sebuah kesadaran integrasi ekonomi kawasan dalam lingkup regional. Sampai pada Desember 1997 para pemimpin ASEAN dan Negara-negara ASIA timur menyepakati terbentuknya ASEAN+3 melalui pertemuan di Malaysia. Kerjasama ini konsen dalam wilayah ekonomi, social, politik, budaya, dan kerjasama lainya. ASEAN+3 terdiri dari Negara ASEAN ditambah China, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara itu konsolidasi integrasi ekonomi ASEAN gencar dilakukan sampai akhirnya pada pertemuan KTT ASEAN di Bali pada 2003 tercetus ide mengenai ASEAN Vision 2020. Dalam ASEAN Vision Negara-negara ASEAN sepakat menciptakan kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing dengan cara menciptakan iklim perdagangan dan investasi kapital yang kondusif.[1]
Dorongan untuk menerapkan liberalisasi ekonomi yang mengarah pada pembentukan pasar kawasan semakin menguat pada tahun 2007. Pada tahun 2007 di Cebu Filipina para kepala Negara sepakat untuk mempercepat terwujudnya masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015.[2] Upaya pembentukan pasar tunggal ASEAN 2015 berlangsung cukup massif sampai pada wacana pembentukan ASEAN Singgle Window (ASW) dan diawali dengan National Singgle Window (NSW) di masing-masing Negara ASEAN dengan tujuan menyederhanakan kepabeanan eksport – import di kawasan ASEAN.[3]
Pemberlakuan pasar tunggal ASEAN 2015 merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi small medium enterprise (SME) domestic. Tantangan kompetisi antar SME tentu tidak lagi hanya dengan korporasi besar dari dalam negeri atau luar negeri, akan tetapi kompetisi akan terjadi antar SME dalam kawasan regional ekonomi. Bagi beberapa Negara ASEAN SME merupakan soko guru utama ekonomi nasional dalam proses menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Di Thailand proporsi SME dari seluruh unit usaha adalah 99.5% dari seluruh total unit usaha, dan ini merupakan yang tertinggi di ASEAN.[4] Kondisi tersebut kurang lebih terjadi di seluruh ASEAN dimana penggerak ekonomi mikro adalah SME.
Small Medium Enterprise atau yang akrab sebagai industry kecil menengah telah menjadi sebuah strategi baru dari pemerintah Thailand dalam menghadapi fenomena integrasi pasar di tingkat regional sehingga SME mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah Thailand. Dan untuk meningkatkan peran SME dalam peningkatan perekonomian maka Thailand menerbitkan undang-undang promosi SME. Undang undang ini dibuat pada bulan Februari tahun 2000 yang mengatur tentang beberapa elemen dasar sebagai berikut:[5]
a. Komisi Promosi SME diketuai oleh Perdana Menteri dan wakilnya adalah menteri perindustrian dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang. Tugas dan tanggung jawab dari Komisi ini adalah merekomendasikan perencanaan promosi SME kepada dewan kabinet, merekomendasikan insentif, dan peraturan-peraturan baru atau perubahan undang-undang terhadap institusi tertentu, dan mengawasi institusi tersebut dalam mengimplementasikan rencana aksi promosi SME.
b. Kantor Promosi SME merupakan sebuah badan semi pemerintah yang otonom dan bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian perumusan rencana aksi promosi SME, mengelola dana promosi SME sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dan dibuat oleh Komisi.
c. Dana promosi SME digunakan untuk membantu SME dan membiayai kegiatan badan-badan pemerintah atau organisasi swasta yang sudah disetujui oleh Komisi promosi SME.
Selain dari kebijakan UU Promosi SME pemerintah Thailand juga mendukung pengelolaan SME dalam bidang permodalan dengan mengesahkan UU Small Industries Finance Corporations pada tahun 2001 dibawah pemerintahan Thaksin Shinawatra. UU tersebut berfungsi sebagai dasar hukum pengucuran modal kepada SME di Thailand. Kebijakan pengembangan SME tersebut adalah sebagai berikut:[6]
a. Mendirikan Bank Pembangunan SME. Pada tanggal 5 Juni 2001, kabinet menyetujui dikeluarkannya undang-undang Small Industries Finance Corporation (SIFC). Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan fungsi SIFC yang membantu pengembangan Bank Pembangunan SME dengan persyaratan modal dasar pada tahun 2002 adalah sebesar 7.800 juta Baht. Tugas utama bank ini adalah untuk secara aktif terlibat langsung dalam kegiatan usaha yang mendorong pendirian dan perluasan SME, mengembangkan SME, menyediakan kredit dan jaminan kredit, menjadi mitra dalam investasi SME, menyediakan jasa konsultan atau jasa lainnya yang dikehendaki oleh menteri yang berkompeten. Bank ini dipercaya untuk membantu investasi dengan membeli saham-saham, mengeluarkan surat hutang (obligasi), melakukan bisnis mata uang sebagai salah satu jasa bagi SME, menyediakan jasa penyimpanan uang bagi mitra Bank dan masyarakat yang disetujui oleh menteri.
b. Meningkatkan sistem pendukung keuangan SME. Sistem pendukung ini berupa lima kebijakan yang mendukung peningkatan SME Thailand. Kelima kebijakan tersebut adalah: Pertama memberikan dukungan kepada SME untuk dapat masuk dalam daftar pada pasar modal termasuk dalam the Market for Alternative Investment (MAI) yang didirikan pada tahun 1991 dengan tujuan untuk memfasilitasi akses SME dalam mendapatkan bantuan dana. Kedua mengeluarkan SME Equity Fund (Dana perimbangan SME) dengan anggaran awal sebesar 1.000 juta Baht selama 10 tahun. Dana ini dapat dimanfaatkan dengan menginvestasikan pada kegiatan bisnis SME yang potensial. Ketiga mengeluarkan Venture capital fund (modal ventura) dengan anggaran awal sebesar 1.200 juta Baht. Dana ini digunakan untuk mendorong investasi dalam bisnis SME yang berbasis information technology atau SME yang mempunyai inovasi tinggi. Keempat mengeluarkan Dana Pemulihan ekonomi Thailand dengan anggaran awal sebesar 100 juta US dollar selama 7 tahun. Dana ini ditujukan untuk memberikan perimbangan dana pada SME dan merestrukturisasi SME. Pemegang sahamnya adalah Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for Internatinal Cooperation (JBIC), Kredit anstalt fuer Wiederaubau (KfW) dan State Street Corporation (SsgA). Kebijakan yang terakhir adalah memperluas dan mengembangkan sistem jaminan kredit dengan cara merekapitalisasi Small Industry Credit Guarantee Corporation (SICGC) menjadi 8.000 juta Baht pada tahun 2003 dan mengembangkan kemampuan assessment (penilaian) resiko kredit. Kelima kebijakan ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1999 oleh pemerintah sebelumnya dan direvitalisasi di bawah pemerintahan sekarang.
c. Fasilitas pajak. Pemerintah menginstruksikan departemen keuangan untuk mengkaji pajak dan skim insentif investasi SME yang merupakan salah satu dari tiga bidang pembayar pajak terbesar selain bidang pariwisata dan ekspor. Pola ini meliputi pemberian pajak pendapatan yang dipungut dari dividen, pajak keuntungan yang dipungut dari investasi dalam Bursa Saham Thailand (Stock Exchange) atau Dana ventura serta penurunan pajak pendapatan perusahaan SME.
Sekian proteksi pemerintah Thailand terhadap eksistensi SME melalui kebijakan yang berpihak pada SME telah menjadikan SME Thailand sebagai salah satu aktor dalam ekonomi internasional. Kinerja sector SME Thailand adalah yang terbaik di ASEAN, pada tahun 2007 ada lima industry skala SME yang masuk dalam 200 perusahaan terbaik di ASIA dengan pendapatan 1 milyar USD per tahun versi majalah forbes.[7] SME di Thailand selama ini merupakan motor penggerak dan penopang utama ekonomi Thailand terutama pasca krisis ekonomi 1997. Kontribusi SME di Thailand dalam penyediaan lapangan pekerjaan juga sangat signifikan, SME mampu menyerap 80.4% tenaga kerja di Thailand.[8] Pada tahun 2004 kontribusi SME terhadap GDP Thailand mencapai 37.8%.[9] Sementara kontribusi terhadap nilai eksport nasional mencapai 29%.[10] Sector SME di Thailand telah menjadi growth of engine ekonomi nasional dan juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Ketergantungan pada investasi asing dan tekhnologi asing telah menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi relevan.
[1] Paskah Suzzeta. Keynote speech dalam seminar “Pasar Tunggal ASEAN 2015 : Strategi dan Peluang Korporasi Indonesia” diselenggarakan pada 31 mei 2007 di Jakarta
[2] Vientienn Action Program (VAP). 10th ASEAN Summit, Laos – Vietnam. 29 November 2004. http://www.Aseansec.org/VAP – 10th%20ASEAN%20Summit.pdf (akses 8 Februari 2010)
[3] Paskah Suzzeta. oP, Cit.
[4] Chaipat Poonpatpibul and Watsaya Lirnthammahisorn. Financial Acces of SME in Thailand : What Are The Roles of the Central Bank?. June 2005.SEACEN’s Collaborative research on SME’s and the role of central bank.
[5] Drs. Idup Suhady, Msi.. Model Vitalisasi Usaha Kecil Menengah di Berbagai Negara (Models of Vitalizing Small Medium Enterprises in Various Countries). PUSAT KAJIAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. 2001 Jakarta, hal. 19
[6] Drs. Idup Suhady, Msi.. Model Vitalisasi Usaha Kecil Menengah di Berbagai Negara (Models of Vitalizing Small Medium Enterprises in Various Countries). PUSAT KAJIAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. 2001 Jakarta, hal. 20 – 22
[7] Taiwan leads China in best SME’s list; forbes,http://www.asiaone.com/Business/News/SME+Central/Story/A1Story20070920-26213.html (akses 21 juli 2011)
[8] The white paper on SME of Thailand in 2004 and trend 2005. http://www.sme.go.th (akses januari 2011)
[9] Ibid.
[10] Internationalization Schemes for Thai SME’s. Asia Pacific Economi Cooperation. 26th Small Medium Enterprise Working Group Meeting. Kaohsiung, Chinese Taipei. 2008. http://aimp.apec.org (akses maret 2009
)
)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar